Home ARTIKEL RENAKSI PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2020-2024
RENAKSI PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2020-2024
I Pendahuluan
A.
Latar Belakang
Tujuan strategis Kementerian Kesehatan di antaranya adalah meningkatnya pembudayaan Masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat dan pengarusutamaan kesehatan). Adapun sasaran strategisnya adalah meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan advokasi kesehatan dan aksi lintas sektor. Dalam pencapaian sasaran strategis meningkatkan advokasi kesehatan dan aksi lintas sektor dilakukan dalam upaya pencapaian sasaran adalah:
(1) pengembangan kawasan sehat antara lain kabupaten/kota sehat, pasar sehat, upaya kesehatan sekolah (UKS) dan lingkungan kerja sehat;
(2) melakukan aksi multisektoral untuk mendorong penyediaan ruang terbuka publik, aktifitas fisik (olah raga), stop merokok, penurunan polusi udara, dan peningkatan lingkungan sehat;
(3) mendorong regulasi pemerintah pusat dan daerah serta swasta untukmenerapkan pembangunan berwawasan kesehatan (HiAP), peningkatan cukai rokok, pelarangan iklan rokok, dan penerapan cukai pada produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan (GGL) minuman berkarbonasi.
Penyehatan lingkungan merupakan upaya pengendalian faktor risiko penyakit baik menular maupun tidak menular melalui peningkatan kemampuan penyehatan, pengendalian dan pengamanan terhadap media lingkungan baik secara fisik, biologi, kimia maupun sosial. Sesuai dengan RPJMN 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024, kegiatan penyehatan lingkungan berperan serta dalam meningkatkan penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan dan mendorong ketercapaian sasaran program pembinaan kesehatan masyarakat. Diharapkan dengan pengelolaan program yang baik dan benar, koordinasi dan komunikasi yang dinamis secara lintas sektor dan lintas program, kemampuan informasi dan edukasi yang baik serta didukung oleh regulasi sebagai NSPK dapat terwujud tujuan dan sasaran program yang ditetapkan.
Dengan mengacu kepada RPJMN 2020 – 2024, dan Renstra Kemenkes 2020 – 2024 telah disusun RAP Kesehatan Masyarakat Tahun 2020 – 2024 yang merupakan acuan pelaksanaan Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat selama kurun waktu 2020 - 2024. Berdasarkan dokumen tersebut diatas, dijabarkan Reancana Aksi Kegiatan (RAK) Penyehatan Lingkungan di tingkat Eselon II dalam bentuk kegiatan, indikator, target, pendanaan, dan kerangka regulasi. RAK tersebut akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan kegiatan penyehatan lingkungan sampai akhir tahun 2020.
B. Gambaran Umum
Undang-undang
No. 36 tahun 2009 tentang
kesehatan pada pasal 163 ayat 1 mengamanatkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak
mempunyai resiko buruk bagi kesehatan.
Selain itu, dalam UU tersebut pasal 163
ayat 1 menyatakan bahwa Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak
mempunyai resiko buruk bagi kesehatan. Ketersedian lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai resiko buruk bagi kesehatan dapat dicapai melalui kegiatan
kesehatan lingkungan, sesuai peraturan pemerintan No.66 tahun 2014 tentang kesehatan lingungan yang mendefinisikan
bahwa kesehatan
lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan atau
ganguan kesehatan dari faktor resiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan sehat baik
dari aspek fisik,
kimia, biologi maupun sosial, melalui kegiatan
teknis
penyehatan, pengamanan dan pengendalian pada media air, udara,
tanah, pangan, sarana bangunan dan vektor atau binatang pembawa penyakit. Dalam melaksanakan
kegiatan
utama
mewujudkan kualitas lingkungan sehat, direktorat penyehatan lingkungan melaksanakan program penyehatan lingkungan meliputi : penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan permukiman
dan
tempat tempat umum, penyehatan
kawasan dan sanitasi
darurat, Higine sanitasi pangan
dan pengamanan
limbah udara dan radiasi. Pendekatan
kegiatan
penyehatan lingkungan
yang
digunakan
untuk mendorong mewujudkan
kualitas lingkungan sehat melalui Konseling, Inspeksi Kesehatan Lingkungan dan intervenesi
kesehatan lingkungan.
Kondisi kualitas lingkungan sampai tahun 2019 dapat digambarkan bahwa sebagian
besar target indikator kegiatan
penyehatan lingkungan
sudah tercapai. Adapun
ukuran indikator yang tercapai terlihat pada jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM
sebesar 57.935 desa/kelurahan dari
target 45.000 desa/kelurahan, persentase RS yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar sebanyak 42,64% dari target 36%,
persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 62% dari target 58 %, persentase Tempat
Pengelolaan Makanan (TPM)
yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 36,25 % dari target 32 %, presentase sarana air minum yang dilakukan
pengawasan sehat 50,2 % dari target 50 %,. Sedang kondisi kualitas lingkungan yang belum
memenuhi target digambarkan pada jumlah
kaupaten/kota yang menyelenggarakan
tatanan kawasan sehat pencapaian baru 366 kabupaten/kota dari target 386 kabupaten/kota, dan jumlah pasar yang diawasi
yang memenuhi syarat
kesehatan pencapaian baru 1.748 pasar dari target 2.000 pasar.
Masalah
kesehatan lingkungan lainnya yang dihadapi di Indonesia antara lain : banyaknya kasus-kasus pencemaran
lingkungan (pencemaran air, udara, limbah B3, radiasi dan kebisingan), dampak perubahan iklim terhadap penularan penyakit baik secara
langsung maupun tidak langsung pada penyakit menular, tidak menular dan new/re emerging diseases , serta juga dampak kesehatan
akibat bencana.
Tempat-tempat
umum dimana
masyarakat berkumpul selain dapat menjadi sumber penularan penyakit juga merupakan
cerminan budaya
masyarakat Indonesia
mempengaruhi tingkat minat wisatawan yang mempengaruhi devisa Negara dari sektor pariwisata
yang potensial. Penyelenggaraan inspeksi
sanitasi di tempat-tempat umum masih banyak yang harus ditingkatkan antara lain pasar rakyat, sekolah, fasyankes, terminal, bandara, stasiun, pelabuhan, bioskop, hotel dan tempat umum lainnya (minimal wajib mengelola
2 tempat-tempat umum contoh pasar rakyat dan sekolah).
Penyelengaraan kesiapsiagaan menghadapi bencana baik sebelum, pada saat dan paska kejadian/kedaruratan membutuhkan intervensi
penyehatan lingkungan
pada kondisi khusus. Dari
uraian di atas, menunjukkan bahwa selama periode Pembangunan Jangka Menengah
2015-2019 kondisi kualitas lingkungan dari upaya penyehatan lingkungan melalui ukuran indikator pencapaian yang dihasilkan dari 6 indikator kinerja dengan kriteria memenuhi 4 dari 6 indikator yaitu memiliki desa/kelurahan melaksanakan STBM,
melakukan pengawasan kualitas air minum, TPM memenuhi syarat kesehatan, TTU memenuhi syarat kesehatan dan RS melaksanakan pengelolaan limbah medis telah
tercapai.
Bab II Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis
a. Visi
“ Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong Royong”.
b. Misi
Upaya untuk mewujudkan visi ini
adalah melalui 9 misi
pembangunan
yaitu:
1.
Peningkatan kualitas manusia
Indonesia
2.
Penguatan struktur
ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3.
Pembangunan yang merata
dan berkeadilan
4.
Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5.
Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6.
Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi,
bermartabat, dan terpercaya
7.
Perlindungan bagi
segenap bangsa dan memberikan
rasa aman pada seluruh warga
8.
Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif,
dan
terpercaya
9.
Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.
Pemerintah memiliki agenda pem bangunan 2020 -2024:
1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.
2. Mengembangkan
wilayah untuk megurangi kesenjangan.
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, yang tebih dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar.
4. Revormasi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur dan mendukung
pengembangan ekonomi dan
pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan
iklim.
7. Memperkuat stabilitas
polhukhankam dan transformasi
pelayanan publik.
c. Tujuan
Tujuan kegiatan penyehatan lingkungan adalah meningkatnya status
kesehatan masyarakat
melalui peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dengan kegiatan prioritas penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) dan proyek prioritas pengembangan lingkungan sehat
d. Sasaran :
Sasaran kegiatan penyehatan lingkungan adalah meningkatnya penyehatan dan pengawasan
kualitas lingkungan dengan kegiatan prioritas dalam penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) adalah jumlah kabupaten/kota sehat. Proyek prioritas
kegiatan adalah :
1. Presentase desa/kelurahan stop buang air besar sembarangan (SBS)
sebanyak 90 %
2. jumlah
kabupaten/kota
sehat sebanyak 420 kabupaten/kota
3. presentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai
standar sebanyak 76%.
Adapun indikator kinerja
program (IKP) adalah presentase desa/kelurahan dengan stop
buang air besar sembarangan (SBS), dengan indikator kinerja kegiatan (IKK)
penyehatan
lingkungan tahun 2020-2024 secara detail
tercantum dalam tabel berikut:
Tabel 2.
Indikator Kinerja Kesehatan Lingkungan Tahun 2020 – 2024
|
SASARAN |
INDIKATOR KINERJA |
KETERANGAN |
|
Meningkatnya Penyehatan dan
Pengawasan Kualitas Lingkungan |
1. Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang air besar Sembarangan
(SBS) |
RPJMN, Renstra, RAP, RAK, RKP, IKP |
|
2.
Jumlah kabupaten/kota sehat |
RPJMN, Renstra,
RAP, RAK, RKP, IKK |
|
|
3. Persentase sarana
air minum yang diawasi/diperiksa kualitas
air minumnya
sesuai standar |
RPJMN, Renstra, RAP, RAK, RKP, IKK |
|
|
4.
Jumlah fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis
sesuai standar |
RPJMN, Renstra, RAP, RAK, IKK |
|
|
5.
Persentase
tempat pengelolaan
pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar |
Renstra, RAP, RAK, IKK |
|
|
6. Persentase tempat dan fasilitas umum (TFU) yang dilakukan
pengawasan sesuai standar |
Renstra, RAP, RAK, RKP, IKK |
Bab III
Arah Kebijakan dan Strategi
Arah kebijakan kementerian kesehatan terkait Penyehatan Lingkungan
adalah penguatan pelayanan
kesehatan primer. Kemampuan
Puskesmas diarahkan
untuk meningkatkan mutu sistem informasi kesehatan
mutu perencanaan di tingkat Puskesmas dan kemampuan teknis untuk pelaksanan deteksi dini masalah kesehatan,
pemberdayaan masyarakat
dan
pemantauan kualitas kesehatan lingkungan. Secara teknis
kebijakan kegiatan penyehatan lingkungan adalah peningkatan keterpaduan program preventif dan promotif penyehatan
lingkungan.
Strategi meningkatnya kesehatan
lingkungan berdasarkan Renstra
adalah :
1. Penyusunan regulasi daerah dalam bentuk peraturan Gubernur, Walikota/Bupati yang dapat menggerakkan sektor lain di daerah untuk
berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan seperti peningkatan ketersediaan sanitasi dan air
minum layak serta tatanan kawasan sehat
2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna
sesuai dengan kemampuan dan kondisi permasalahan kesehatan
lingkungan di masing-masing daerah
3. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam wirausaha sanitasi
4. Penguatan
POKJA Air
Minum
dan
Penyehatan Lingkungan (AMPL) melalui pertemuan jejaring AMPL, Pembagian peran SKPD dalam mendukung peningkatan
akses air minum dan
sanitasi
5. Peningkatan peran Puskesmas dalam pencapaian desa/kelurahan Stop Buang Air Besar
Sembarangan (SBS).
6. Meningkatkan peran daerah potensial
yang melaksanakan strategi adaptasi dampak
kesehatan akibat perubahan iklim
Sedangkan secara teknis
strategi Penyehatan
Lingkungan adalah sebagai
berikut :
1. Melaksanakan review dan memperkuat
regulasi tentang baku mutu kesehatan
lingkungan dan persyaratan kesehatan
media lingkungan
2. Melaksanakan advokasi
dan
sosialisasi bidang penyehatan lingkungan
3. Melaksanakan intensifikasi,
akselerasi dan inovasi program penyehatan lingkungan
4. Meningkatkan
kompetensi sumberdaya manusia di
bidang penyehatan
lingkungan
5. Memperkuat jejaring kerja dan kemitraan
bidang penyehatan
lingkungan
6. Memperkuat manajemen logistik dan aset bidang penyehatan
lingkungan
7. Meningkatkan surveilans
dan
aplikasi teknologi informasi
bidang penyehatan
lingkungan
8. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pendampingan teknis bidang penyehatan lingkungan
9. Mengembangkan
dan
memperkuat sistem pembiayaan program
10. Meningkatkan pengembangan teknologi tepat guna, rekayasa lingkungan dan analisis risiko
kesehatan lingkungan serta
analisis dampak kesehatan
lingkungan
Bab IV
Rencana Kinerja dan Pendanaan Program
A. Rencana Kinerja Kegiatan
Penyehatan Lingkungan Tahun 2020-2024
Dalam rangka pencapaian indikator kinerja
disusunlah
Rencana Kinerja Kegiatan
Penyehatan Lingkungan sebagai berikut
Tabel. 3 Rencana Kegiatan Penyehatan Lingkungan Tahun 2020-2024
|
No |
Rencana Kegiatan |
Target Volume (kegiatan/unit/orang/kab/kota) |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
1 |
Norma
Standar Prosedur Kriteria (NSPK) a. NSPK terkait
Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) b. NSPK terkait Pengawasan Sarana air Minum (SAM) c. NSPK terkait Pengawasan Pengelolaan Limbah Medis di
Fasyankes d. NSPK terkait Pelaksanaan Kabupaten Kota Sehat (KKS) e. NSPK terkait
Pengawasan
Tempat Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) f. NSPK terkait
Pengawasan
Tempat
dan Fasilitas Umum (TFU) |
4 4 1 3 5 5 |
4 4 4 2 6 4 |
4 4 4 2 4 3 |
4 4 4 1 4 3 |
5 5 3 1 3 2 |
|
2 |
Sosialisasi
dan Diseminasi (orang) a. Sosialisasi
dan Diseminasi terkait
Pelaksanaan
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) b. Sosialisasi dan Diseminasi terkait
Pengawasan
Sarana air
Minum (SAM) c. Sosialisasi dan Diseminasi terkait
Pengawasan Pengelolaan Limbah
Medis di Fasyankes d. Sosialisasi
dan Diseminasi terkait Pelaksanaan Kabupaten Kota Sehat (KKS) |
10.000 5.000 1.700 2.000 |
20.000 5.000 2.000 4.000 |
30.000 8.000 2.200 5.000 |
40.000 10.000 2.400 6.000 |
50.000 15.000 2.600 7.000 |
|
No |
Rencana Kegiatan |
Target Volume (kegiatan/unit/orang/kab/kota) |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
|
e. Sosialisasi
dan Diseminasi terkait
Pengawasan Tempat Tempat
Pengelolaan Pangan (TPP) f. Sosialisasi
dan Diseminasi terkait Pengawasan
Tempat
dan Fasilitas Umum (TFU) |
20.000 20.000 |
3.000 3.000 |
4.000 4.000 |
5.000 5.000 |
5.000 5.000 |
|
3 |
Koordinasi (kegiatan) a. Koordinasi terkait Pelaksanaan
Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM) b. Koordinasi terkait Pengawasan Sarana air Minum (SAM) c. Koordinasi terkait Pengawasan Pengelolaan Limbah Medis di
Fasyankes d. Koordinasi terkait Pelaksanaan Kabupaten Kota Sehat (KKS) e. Koordinasi terkait Pengawasan Tempat Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) f.
Koordinasi terkait Pengawasan Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) |
36 46 5 |
36 46 6 4 10 6 |
36 46 35 8 3 14 |
36 46 35 8 4 12 |
36 46 35 8 4 10 |
|
4 |
Konferensi dan Event (kegiatan) a. Konferensi dan Event terkait
Pelaksanaan
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) b. Konferensi dan Event terkait Pengawasan Sarana air
Minum (SAM) c. Konferensi
dan Event terkait Pengawasan
Pengelolaan
Limbah Medis di Fasyankes d. Konferensi dan
Event terkait
Pelaksanaan
Kabupaten Kota Sehat (KKS) e. Konferensi dan Event terkait
Pengawasan Tempat Tempat
Pengelolaan Pangan (TPP) |
4 4 2 4 5 |
4 4 35 6 4 |
4 4 35 5 3 |
4 4 35 6 3 |
4 4 35 5 3 |
|
No |
Rencana Kegiatan |
Target Volume (kegiatan/unit/orang/kab/kota) |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
|
f. Konferensi dan Event terkait
Pengawasan Tempat dan Fasilitas
Umum (TFU) |
8 |
8 |
10 |
10 |
10 |
|
5 |
Bantuan Peralatan/Sarana (unit) a. Bantuan Peralatan/Sarana terkait Pelaksanaan
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) b. Bantuan Peralatan/Sarana terkait Pengawasan
Sarana air
Minum (SAM) c. Bantuan Peralatan/Sarana terkait Pengawasan Pengelolaan Limbah
Medis di Fasyankes d. Bantuan Peralatan/Sarana terkait Pelaksanaan
Kabupaten Kota Sehat (KKS) e. Bantuan Peralatan/Sarana terkait Pengawasan Tempat Tempat
Pengelolaan Pangan (TPP) f. Bantuan Peralatan/Sarana
terkait Pengawasan
Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) |
5.000 3.000 20 8 4 |
5.000 3.000 340 1 4 5 |
5.000 3.000 340 1 30 5 |
5.000 3.000 340 1 50 5 |
5.000 4.000 340 1 70 5 |
|
6 |
Fasilitasi
dan Pembinaan
Pemerintah Daerah (kabupaten/kota) a. Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah terkait Pelaksanaan
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) b. Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah terkait Pengawasan
Sarana air Minum (SAM) c. Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah terkait
Pengawasan Pengelolaan Limbah Medis di
Fasyankes |
514 514 80 |
514 514 350 |
514 514 350 |
514 514 350 |
514 514 350 |
|
No |
Rencana Kegiatan |
Target Volume (kegiatan/unit/orang/kab/kota) |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
|
d. Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah terkait
Pelaksanaan
Kabupaten Kota Sehat e. Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah terkait Pengawasan Tempat Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) f. Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah
Daerah terkait Pengawasan
Tempat
dan Fasilitas Umum (TFU) |
110 50 250 |
220 200 300 |
280 400 350 |
380 400 400 |
420 400 450 |

B. Pendanaan Program Kegiatan
Penyehatan
Lingkungan Tahun 2020-2024
Sebagai input pencapaian indikator kinerja maka diperlukan
pendanaan per output sebagaimana
terinci
dalam tabel
4 sebagai
berikut
Tabel. 4 Pendanaan Kegiatan Penyehatan Lingkungan Tahun 2020-2024
|
No |
Rencana Kegiatan |
Alokasi Dana (juta rupiah) |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
1 |
Norma
Standar Prosedur Kriteria (NSPK) a. NSPK terkait Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) b. NSPK terkait Pengawasan
Sarana air Minum (SAM) c. NSPK terkait Pengawasan Pengelolaan Limbah Medis di Fasyankes d. NSPK
terkait Pelaksanaan Kabupaten
Kota Sehat (KKS) e. NSPK
terkait Pengawasan
Tempat
Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) f.
NSPK terkait Pengawasan
Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) |
200 200 50 150 250 250 |
200 200 200 100 300 200 |
200 200 200 100 200 150 |
200 200 200 50 200 150 |
250 250 250 50 150 100 |
|
2 |
Sosialisasi
dan Diseminasi (orang) a. Sosialisasi dan Diseminasi terkait Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) b. Sosialisasi dan Diseminasi terkait Pengawasan Sarana air Minum (SAM) c. Sosialisasi dan Diseminasi terkait Pengawasan Pengelolaan Limbah Medis di Fasyankes d. Sosialisasi dan Diseminasi terkait Pelaksanaan Kabupaten Kota Sehat (KKS) e. Sosialisasi dan Diseminasi terkait Pengawasan Tempat Tempat Pengelolaan Pangan
(TPP) f. Sosialisasi
dan Diseminasi terkait Pengawasan Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) |
65.391 31.191 28.335 27.391 14.348 13.695 |
47.931 13.731 11.123 10.031 5.354 5.042 |
58.606 10.006 6.274 5.606 3.353 4.301 |
62.267 13.667 10.603 10.267 5.309 7.135 |
70.275 13.575 10.545 10.275 4.388 6.639 |
|
3 |
Koordinasi (kegiatan) a. Koordinasi terkait Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) b. Koordinasi terkait Pengawasan
Sarana air Minum (SAM) c. Koordinasi terkait
Pengawasan Pengelolaan Limbah Medis di Fasyankes d. Koordinasi terkait Pelaksanaan
Kabupaten Kota Sehat (KKS) |
4.600 4.600 3.680 |
4.600 4.600 2.100 226 |
4.600 4.600 2.940 1.000 |
5.600 5.600 4.116 2.000 |
5.600 5.600 5.762 5.000 |
|
No |
Rencana Kegiatan |
Alokasi Dana (juta rupiah) |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
|
e. Koordinasi terkait Pengawasan
Tempat Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) f. Koordinasi terkait
Pengawasan Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) |
|
1.195 564 |
900 2.000 |
1.175 3.000 |
1.375 4.000 |
|
4 |
Konferensi dan Event (kegiatan) a. Konferensi
dan
Event terkait Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) b. Konferensi
dan
Event terkait Pengawasan Sarana air Minum (SAM) c. Konferensi
dan
Event terkait Pengawasan Pengelolaan Limbah Medis di Fasyankes d. Konferensi
dan
Event terkait Pelaksanaan Kabupaten Kota Sehat (KKS) e.
Konferensi dan Event terkait Pengawasan Tempat Tempat Pengelolaan Pangan
(TPP) f. Konferensi dan Event terkait Pengawasan Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) |
10.000 10.000 2.800 |
10.000 10.000 18.500 2.425 2.576 949 |
10.000 10.000 25.500 4.000 1.900 2.000 |
10.000 10.000 35.300 5.000 1.975 3.000 |
10.000 10.000 49.020 5.000 2.050 4.000 |
|
5 |
Bantuan Peralatan/Sarana (unit) a. Bantuan Peralatan/Sarana terkait Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) b.
Bantuan Peralatan/Sarana terkait Pengawasan Sarana air Minum (SAM) c. Bantuan Peralatan/Sarana terkait Pengawasan Pengelolaan Limbah Medis di Fasyankes d.
Bantuan Peralatan/Sarana terkait Pelaksanaan Kabupaten Kota Sehat (KKS) e. Bantuan Peralatan/Sarana terkait Pengawasan Tempat Tempat Pengelolaan Pangan
(TPP) f. Bantuan Peralatan/Sarana terkait Pengawasan Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) |
25.000 15.000 2.960 644 4.000 |
25.000 15.000 24.500 4.000 858 25.000 |
25.000 15.000 34.300 4.000 3.000 25.000 |
25.000 15.000 48.020 4.000 3.200 25.000 |
25.000 20.000 67.228 4.000 3.400 25.000 |
|
6 |
Fasilitasi dan Pembinaan
Pemerintah
Daerah (kabupaten/kota) a. Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah terkait Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) b.
Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah terkait Pengawasan Sarana air
Minum (SAM) c.
Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah terkait Pengawasan
Pengelolaan
Limbah Medis di Fasyankes d. Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah terkait Pelaksanaan Kabupaten Kota Sehat |
38.000 38.000 26.700 500 |
38.000 38.000 17.500 34.000 |
54.000 54.000 24.500 34.000 |
54.000 54.000 34.300 34.000 |
63.000 63.000 48.020 34.000 |
|
No |
Rencana Kegiatan |
Alokasi Dana (juta rupiah) |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
|
e. Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah terkait Pengawasan
Tempat Tempat
Pengelolaan Pangan (TPP) f. Fasilitasi dan Pembinaan
Pemerintah
Daerah terkait Pengawasan Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) |
500 500 |
899 50.000 |
7.800 50.000 |
8.700 60.000 |
9.600 60.000 |
|
7 |
Dukungan Manajemen Internal (layanan) |
1.500 |
4.000 |
4.000 |
5.000 |
6.000 |
|
|
TOTAL (berdasarkan KPJM) |
376.231 |
428.904 |
493.236 |
567.234 |
652.302 |
Bab V
Pemantauan, Penilaian, dan Pelaporan
a. Mekanisme dan Jadwal Pemantauan
Mekanisme pemantauan dilakukan melalui pelaporan secara elektronik. Laporan secara elektronik telah digunakan
pada Indikator desa/kelurahan yang melaksanakan STBM ,
TPP yang
memenuhi
syarat kesehatan dan Pengelolaan Limbah Medis di
Fasyankes. Pelaporan dimulai dari
laporan puskesmas melalui
dan dilakukan
verifikasi oleh kab/kota sebagai mana bagan dibawah
|
|||||||
Memverikasi
laporan puskesmas & mengentrykan pada E-monev (www.kesling.kesmas.kemkes.go.id)
Memverikasi laporan puskesmas &
mengentrykan pada E-monev
(www.kesling.kesmas.kemkes.go.id)
mengentrykan pada E-
monev (www.kesling.kesmas.ke mkes.go.id)
b. Penilaian dan Definisi Operasional masing-masing indikator sebagai
berikut :
Masing-masing indikator dinilai
berdasarkan definisi operasional dan cara penilaian sebagai berikut:
Tabel 5. Penilaian dan Definisi
Operasional Indikator
|
No |
Indikator |
Definisi Operasional |
Cara Penilaian |
|
1 |
Jumlah Kabupaten/Kota Sehat (KKS) |
Kabupaten/Kota
yang melaksanakan
4
tatanan yaitu pemukiman, sarana dan
prasarana umum, masyarakat
sehat yang mandiri dan
ketahanan pangan, kawasan
pendidikan
dan kawasan pasar , memiliki SK Tim Pembina, Memiliki SK forum dan rencana kerja
dan mempunyai
laporan hasil verifikasi oleh tim pembina tingkat provinsi. |
Jumlah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi kriteria penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat. Contoh Perhitungan : Dalam
satu
tahun (1 Januari s/d
31 Desember
pada tahun yang sama)
terdapat 100 Kabupaten
Kota yang telah
memenuhi kriteria
berdasarkan |
|
No |
Indikator |
Definisi Operasional |
Cara Penilaian |
|
|
|
|
laporan yang disampaikan
melalui aplikasi,
maka capaian program Kabupaten
Kota yang menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat pada tahun tersebut sebanyak 100 Kabupaten/Kota. |
|
2 |
Persentase Desa/Kelurahan Stop
Buang Air Besar Sembarangan (SBS) |
Desa/kelurahan yang seluruh penduduknya tidak
lagi
melakukan
praktek buang air besar sembarangan dibuktikan melalui
proses verifikasi. Verifikasi adalah kegiatan untuk memastikan perubahan perilaku di
masyarakat dalam
menerapkan pilar-pilar STBM. Kriteria Desa/Kelurahan SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan) adalah: 1) Semua masyarakat telah Buang Air Besar hanya di jamban
yang aman dan layak
dan membuang tinja/kotoran bayi hanya ke jamban yang aman dan layak. 2) Tidak
terlihat tinja manusia
di
lingkungan sekitar. 3) Ada mekanisme
pemantauan
umum yang dibuat masyarakat untuk mencapai 100% KK mempunyai
jamban layak dan
aman. |
Jumlah desa/kelurahan yang sudah terverifikasi SBS dibagi jumlah seluruh
desa/kelurahan dikali 100% Jumlah desa/kelurahan di Indonesia
: 80.930 |
|
3 |
Persentase
Sarana Air
Minum
yang
Diawasi/Diperiksa
Kualitas Air Minumnya
sesuai Standar |
Sarana air minum yang dilakukan tinjauan dokumen RPAM (Rencana Pengamanan
Air Minum), inspeksi kesehatan lingkungan dan diperiksa kualitas air minumnya
oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Total sarana air minum yang masuk cakupan pengawasan adalah 81.921
sarana, dengan rincian
sebagai berikut : 1. PDAM Pemerintah : 411
PDAM (sumber : data perpamsi) 2. PDAM swasta
: 17 PDAM 3. KPSPAM Pamsimas : 24.833 sarana (sumber : data KPSPAM Pamsimas) 4. KPSPAM Non Pamsimas : 6.898 sarana 5. Depot air
minum : 49.713 Depot (sumber : emonev HSP) 6. KKP (kantor Kesehatan Pelabuhan) : 49 |
Jumlah sarana
air
minum yang diawasi/diperiksa kualitas air
minumnya dalam satu tahun dibagi
dengan jumlah sarana air minum di kali 100%. |
|
No |
Indikator |
Definisi Operasional |
Cara Penilaian |
|
4 |
Jumlah
Fasyankes yang Memiliki Pengelolaan Limbah
Medis sesuai Standar |
a) Fasyankes (rumah
sakit dan Puskesmas)
yang telah melakukan pemilahan,
pewadahan, pengangkutan yang memenuhi syarat,
penyimpanan
sementara B3 di
tempat penyimpanan sementara B3 (TPSB3) yang berizin serta telah melakukan pengolahan secara
mandiri sesuai persyaratan
atau
berizin dan atau bekerjasama dengan jasa pengolah limbah B3
yang berizin. b) Standar
Prosedur
pelaksanan
pengelolaan
limbah medis yang dilaksanakan sesuai standar
mengacu ke peraturan dan
perundangan yang berlaku. |
Jumlah kumulatif Fasyankes (RS dan Puskesmas) yang telah melaksanakan
pengelolaan limbah
medis sesuai standar. Jumlah RS di Indonesia: 2.900 Jumlah Puskesmas : 9.993 Jumlah Fasyankes: 12.893 |
|
No |
Indikator |
Definisi Operasional |
Cara Penilaian |
|
5 |
Persentase Tempat
dan Fasilitas
umum
(TFU) yang Dilakukan Pengawasan sesuai
Standar |
a. Tempat dan
fasilitas
umum
(TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai
standar adalah Tempat
dan Fasilitas Umum (pasar, puskesmas, sekolah) yang dilakukan pengawasan
oleh
kabupaten/kota dengan cara
melakukan
Inspeksi Kesehatan Lingkungan
minimal
1 kali dalam
kurun waktu setahun. b. Tempat dan fasilitas umum (TFU)
adalah lokasi, sarana, dan prasarana
antara lain: fasilitas
kesehatan; fasilitas pendidikan; tempat ibadah;
hotel; rumah makan
dan usaha lain
yang sejenis; sarana
olahraga;sarana transportasi darat, laut,
udara, dan kereta api; stasiun dan terminal; pasar dan pusat perbelanjaan;pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas
darat negara;
dan
tempat dan fasilitas
umum lainnya. c. TFU
yang dimaksud dalam hal ini
prioritas terdiri sekolah
(SD/MI dan
SMP/MTs), puskesmas
dan pasar yang terdaftar
di Kemendikbud,
Kementerian Perdagangan dan
Pusdatin Kemenkes,
Kementerian Agama. d. Pengawasan sesuai standar yang
dimaksud
adalah kunjungan untuk
mengetahui faktor risiko kesehatan
lingkungan
dengan inspeksi
kesehatan
lingkungan
(IKL) melalui pengamatan fisik media lingkungan |
Jumlah TFU yang dilaporkan hasil pengawasannya
oleh Kab/Kota berdasarkan inspeksi kesehatan lingkungan minimal 1 kali dalam setahun dibagi jumlah TFU dikali 100 %. a. Jumlah Sekolah (SD/MI dan SMP/MTs) : 230.729 b. Jumlah Puskesmas: 10.060
c.
Jumlah Pasar : 1.578 |
|
No |
Indikator |
Definisi Operasional |
Cara Penilaian |
|
|
|
dengan
menggunakan instrumen IKL, pengukuran media lingkungan dan analisis risiko kesehatan
lingkungan
serta rekomendasi perbaikan. e. Sekolah
yang
dimaksud
adalah sekolah
yang
dimiliki oleh
pemerintah dan swasta yang terdiri
dari SD dan SMP / sederajat yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian
Agama. f. Puskesmas yang dimaksud adalah yang berada
di wilayah kerjanya. g. Pasar adalah pasar rakyat yang telah dilakukan revitalisasi dan terdaftar
di Kementerian Perdagangan |
|
|
6 |
Persentase Tempat
Pengelolaan Pangan
(TPP) yang Memenuhi Syarat sesuai Standar |
a) TPP yang
memenuhi
syarat kesehatan
adalah TPP yang dilaksanakan pengawasan
melalui
inspeksi kesehatan lingkungan dan
memenuhi syarat sesuai standar b) TPP:rumah makan/restoran/jasaboga/sentra pangan jajanan, depot air minum Standar posedur : Permenkes,
Pedoman, Juknis, Modul |
Jumlah TPP yang memenuhi syarat kesehatan
berdasarkan
hasil Inspeksi Kesehatan
Lingkungan
sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun dibanding jumlah TPP dikali 100%. Jumlah TPP
yang terdaftar di
Kab/kota berdasarkan E Monev
TPM 143.950 |
|
No |
Indikator |
Definisi Operasional |
Cara Penilaian |
|
|
|
Standar sarana/fasilitas : Permenkes,
Pedoman, Juknis, Modul Standar tenaga : Sanitasian Puskesmas |
|