I Pendahuluan
A.     Latar Belakang

 
Arah pembangunan bidang kesehatan adalah terwujudnya derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya sebagai syarat agar mereka dapat hidup lebih produktif.  Sesuai RPJPN 2005-2025, pembangunan Indonesia tahun 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.  Sedangkan arah kebijakan serta strategi tahun 2020-2024 dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan ditekankan pada penguatan pelayanan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi.
 
Tujuan strategis Kementerian Kesehatan di antaranya adalah meningkatnya pembudayaan Masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat dan pengarusutamaan kesehatan). Adapun sasaran strategisnya adalah meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan advokasi kesehatan dan aksi lintas sektor. Dalam pencapaian sasaran strategis meningkatkan advokasi kesehatan dan aksi lintas sektor dilakukan dalam upaya pencapaian sasaran adalah:
(1) pengembangan kawasan sehat antara lain kabupaten/kota sehat, pasar sehat, upaya kesehatan sekolah (UKS) dan lingkungan kerja sehat;
(2) melakukan aksi multisektoral untuk mendorong penyediaan ruang terbuka publik, aktifitas fisik (olah raga), stop merokok, penurunan polusi udara, dan peningkatan lingkungan sehat;
(3) mendorong regulasi pemerintah pusat dan daerah serta swasta untukmenerapkan pembangunan berwawasan kesehatan (HiAP), peningkatan cukai rokok, pelarangan iklan rokok, dan penerapan cukai pada produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan (GGL) minuman berkarbonasi.
 
Penyehatan lingkungan merupakan upaya pengendalian faktor risiko penyakit baik menular maupun tidak menular melalui peningkatan kemampuan penyehatan, pengendalian dan pengamanan terhadap media lingkungan baik secara fisik, biologi, kimia maupun sosial. Sesuai dengan RPJMN 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024, kegiatan penyehatan lingkungan berperan serta dalam meningkatkan penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan dan mendorong ketercapaian sasaran program pembinaan kesehatan masyarakat. Diharapkan dengan pengelolaan program yang baik dan benar, koordinasi dan komunikasi yang dinamis secara lintas sektor dan lintas program, kemampuan informasi dan edukasi yang baik serta didukung oleh regulasi sebagai NSPK dapat terwujud tujuan dan sasaran program yang ditetapkan.
 
Dengan mengacu kepada RPJMN 2020 – 2024, dan Renstra Kemenkes 2020 – 2024 telah disusun RAP Kesehatan Masyarakat Tahun 2020 – 2024  yang merupakan acuan pelaksanaan Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat selama kurun waktu 2020 -  2024. Berdasarkan dokumen tersebut diatas, dijabarkan Reancana Aksi Kegiatan (RAK) Penyehatan Lingkungan di tingkat Eselon II dalam bentuk kegiatan, indikator, target, pendanaan, dan kerangka regulasi. RAK tersebut akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan kegiatan penyehatan lingkungan sampai akhir tahun 2020.
 
B.     Gambaran Umum

Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 163 ayat 1 mengamanatkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai resiko buruk bagi kesehatan. Selain itu, dalam UU tersebut pasal 163 ayat 1 menyatakan bahwa   Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai resiko buruk bagi kesehatan. Ketersedian lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai resiko buruk bagi kesehatan dapat dicapai melalui kegiatan kesehatan lingkungan, sesuai peraturan pemerintan No.66 tahun 2014 tentang kesehatan lingungan yang mendefinisikan bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan atau ganguan kesehatan dari faktor resiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi maupun sosial, melalui kegiatan teknis penyehatan, pengamanan dan pengendalian pada media air, udara, tanah, pangan, sarana bangunan dan vektor atau binatang pembawa penyakit. Dalam melaksanakan kegiatan utama mewujudkan kualitas lingkungan sehat, direktorat penyehatan lingkungan melaksanakan program penyehatan lingkungan meliputi : penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan permukiman dan tempat tempat umum, penyehatan kawasan dan sanitasi darurat, Higine sanitasi pangan dan pengamanan limbah udara dan radiasi. Pendekatan kegiatan penyehatan lingkungan yang digunakan untuk mendorong mewujudkan kualitas lingkungan sehat melalui Konseling, Inspeksi Kesehatan Lingkungan dan intervenesi kesehatan lingkungan.
 
Kondisi kualitas lingkungan sampai tahun 2019 dapat digambarkan bahwa sebagian besar target indikator kegiatan penyehatan lingkungan sudah tercapai. Adapun ukuran indikator yang tercapai terlihat pada jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM sebesar 57.935 desa/kelurahan dari target 45.000 desa/kelurahan, persentase RS yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar sebanyak 42,64% dari target 36%, persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 62% dari target 58 %, persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 36,25 % dari target 32 %, presentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan sehat 50,2 % dari target 50 %,. Sedang kondisi kualitas lingkungan yang belum memenuhi target digambarkan pada jumlah kaupaten/kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat pencapaian baru 366 kabupaten/kota dari target 386 kabupaten/kota, dan jumlah pasar yang diawasi yang memenuhi syarat kesehatan pencapaian baru 1.748 pasar dari   target 2.000 pasar.
 
Masalah kesehatan lingkungan lainnya yang dihadapi di Indonesia antara lain : banyaknya kasus-kasus pencemaran lingkungan   (pencemaran air, udara, limbah B3, radiasi dan kebisingan), dampak perubahan iklim terhadap penularan penyakit baik secara langsung maupun tidak langsung pada penyakit menular,   tidak menular   dan new/re emerging diseases , serta juga dampak kesehatan akibat bencana.
Tempat-tempat umum dimana masyarakat berkumpul selain dapat menjadi sumber penularan penyakit juga merupakan cerminan budaya masyarakat Indonesia mempengaruhi tingkat minat wisatawan yang mempengaruhi devisa Negara dari sektor pariwisata yang potensial. Penyelenggaraan inspeksi sanitasi di tempat-tempat umum masih banyak yang harus ditingkatkan antara lain pasar rakyat, sekolah, fasyankes, terminal, bandara, stasiun, pelabuhan, bioskop, hotel dan tempat umum lainnya (minimal wajib mengelola 2 tempat-tempat umum contoh pasar rakyat dan sekolah).
Penyelengaraan  kesiapsiagaan  menghadapi  bencana  baik  sebelum,  pada  saat  dan paska  kejadian/kedaruratan  membutuhkan  intervensi  penyehatan  lingkungan  pada kondisi khusus. Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa selama periode Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 kondisi kualitas lingkungan dari upaya penyehatan lingkungan melalui ukuran indikator pencapaian yang dihasilkan dari 6 indikator kinerja dengan kriteria memenuhi 4 dari 6 indikator yaitu memiliki desa/kelurahan melaksanakan STBM, melakukan pengawasan kualitas air minum, TPM memenuhi syarat kesehatan, TTU memenuhi syarat kesehatan dan RS melaksanakan pengelolaan limbah medis telah tercapai.
 
Bab II
 
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis
 
 
 
a.     Visi
“ Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong Royong”.
 
b.     Misi
Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 9 misi pembangunan yaitu:
1.   Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2.   Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3.   Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4.   Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5.   Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6.   Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7.   Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8.   Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya
9.   Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.
 
Pemerintah memiliki agenda pem bangunan 2020 -2024:
1.   Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.
2.   Mengembangkan wilayah untuk megurangi kesenjangan.
3.   Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, yang tebih dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar.
4.   Revormasi mental dan pembangunan kebudayaan.
5.   Memperkuat   infrastruktur   dan   mendukung   pengembangan   ekonomi   dan pelayanan dasar.
6.   Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan
iklim.
7.   Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
 
c.    Tujuan
Tujuan kegiatan penyehatan lingkungan adalah meningkatnya status kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dengan kegiatan prioritas penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) dan proyek prioritas pengembangan lingkungan sehat
 
d.    Sasaran :
Sasaran kegiatan penyehatan lingkungan adalah meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan dengan kegiatan prioritas dalam penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) adalah jumlah kabupaten/kota sehat. Proyek prioritas kegiatan adalah :
1.   Presentase desa/kelurahan stop buang air besar sembarangan (SBS) sebanyak 90 %
2.   jumlah  kabupaten/kota sehat sebanyak 420 kabupaten/kota
3.   presentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar sebanyak 76%.
 
Adapun indikator kinerja program (IKP) adalah presentase desa/kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS), dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) penyehatan lingkungan tahun 2020-2024 secara detail tercantum dalam tabel berikut:
 
 

 

Tabel 2.

 

Indikator Kinerja Kesehatan Lingkungan Tahun 2020 – 2024

 

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

KETERANGAN

Meningkatnya

Penyehatan      dan Pengawasan Kualitas

Lingkungan

1.   Persentase desa/kelurahan

dengan Stop Buang air besar

Sembarangan (SBS)

 

RPJMN, Renstra, RAP, RAK, RKP, IKP

 

2.   Jumlah kabupaten/kota sehat

RPJMN, Renstra, RAP,

RAK, RKP, IKK

3.   Persentase sarana air minum

yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar

 

RPJMN, Renstra, RAP, RAK, RKP, IKK

 

4.   Jumlah fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar

 

RPJMN, Renstra, RAP, RAK, IKK

5.   Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar

 

 

Renstra, RAP, RAK, IKK

6.   Persentase tempat dan fasilitas

umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar

 

Renstra, RAP, RAK, RKP, IKK


 

 

 

Bab III

 

Arah Kebijakan dan Strategi

 

 

Arah kebijakan kementerian kesehatan terkait Penyehatan Lingkungan adalah penguatan pelayanan kesehatan primer. Kemampuan Puskesmas diarahkan untuk meningkatkan mutu sistem informasi kesehatan mutu perencanaan di tingkat Puskesmas dan kemampuan teknis untuk pelaksanan deteksi dini masalah kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan pemantauan kualitas kesehatan lingkungan. Secara teknis kebijakan kegiatan penyehatan lingkungan adalah peningkatan keterpaduan program preventif dan promotif penyehatan lingkungan.

 

 

Strategi meningkatnya kesehatan lingkungan berdasarkan Renstra adalah :

1.   Penyusunan regulasi daerah dalam bentuk peraturan Gubernur, Walikota/Bupati yang dapat menggerakkan sektor lain di daerah untuk berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan seperti peningkatan ketersediaan sanitasi dan air minum layak serta tatanan kawasan sehat

2.   Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai dengan kemampuan dan kondisi permasalahan kesehatan lingkungan di masing-masing daerah

3.   Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam wirausaha sanitasi

4.   Penguatan  POKJA  Air  Minum  dan  Penyehatan  Lingkungan  (AMPL)  melalui  pertemuan jejaring AMPL, Pembagian peran SKPD dalam mendukung peningkatan akses air minum dan sanitasi

5.   Peningkatan peran Puskesmas dalam pencapaian desa/kelurahan Stop Buang Air Besar

Sembarangan (SBS).

6.  Meningkatkan peran daerah potensial yang melaksanakan strategi adaptasi dampak kesehatan akibat perubahan iklim

 

 

Sedangkan secara teknis strategi Penyehatan Lingkungan adalah sebagai berikut :

 

1.   Melaksanakan review dan memperkuat regulasi tentang baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan media lingkungan

2.   Melaksanakan advokasi dan sosialisasi bidang penyehatan lingkungan

3.   Melaksanakan intensifikasi, akselerasi dan inovasi program penyehatan lingkungan

4.   Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia di bidang penyehatan lingkungan

5.   Memperkuat jejaring kerja dan kemitraan bidang penyehatan lingkungan

6.   Memperkuat manajemen logistik dan aset bidang penyehatan lingkungan

7.   Meningkatkan surveilans dan aplikasi teknologi informasi bidang penyehatan lingkungan

8.   Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pendampingan teknis bidang penyehatan lingkungan

9.   Mengembangkan dan memperkuat sistem pembiayaan program

10. Meningkatkan pengembangan teknologi tepat guna, rekayasa lingkungan dan analisis risiko kesehatan lingkungan serta analisis dampak kesehatan lingkungan


 

 

 

Bab IV

 

Rencana Kinerja dan Pendanaan Program

 

 

 

A.     Rencana Kinerja Kegiatan Penyehatan Lingkungan Tahun 2020-2024

 

Dalam   rangka   pencapaian   indikator   kinerja   disusunlah   Rencana   Kinerja   Kegiatan

Penyehatan Lingkungan sebagai berikut

 

 

 

Tabel. 3 Rencana Kegiatan Penyehatan Lingkungan Tahun 2020-2024

 

 

 

No

 

 

Rencana Kegiatan

 

Target Volume (kegiatan/unit/orang/kab/kota)

 

2020

 

2021

 

2022

 

2023

 

2024

 

1

 

Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)

 

a.    NSPK  terkait  Pelaksanaan  Sanitasi

Total Berbasis Masyarakat (STBM)

 

b.    NSPK terkait Pengawasan Sarana air

Minum (SAM)

 

c.    NSPK           terkait           Pengawasan Pengelolaan     Limbah Medis di Fasyankes

 

d.    NSPK terkait Pelaksanaan Kabupaten

Kota Sehat (KKS)

 

e.    NSPK  terkait  Pengawasan  Tempat

Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)

f.     NSPK  terkait  Pengawasan  Tempat dan Fasilitas Umum (TFU)

 

 

4

 

 

4

 

 

1

 

 

 

 

3

 

 

5

 

5

 

 

4

 

 

4

 

 

4

 

 

 

 

2

 

 

6

 

4

 

 

4

 

 

4

 

 

4

 

 

 

 

2

 

 

4

 

3

 

 

4

 

 

4

 

 

4

 

 

 

 

1

 

 

4

 

3

 

 

5

 

 

5

 

 

3

 

 

 

 

1

 

 

3

 

2

 

2

 

Sosialisasi dan Diseminasi (orang)

 

a.  Sosialisasi dan Diseminasi terkait Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

 

b. Sosialisasi dan Diseminasi terkait Pengawasan  Sarana  air  Minum (SAM)

 

c.    Sosialisasi   dan   Diseminasi   terkait Pengawasan Pengelolaan   Limbah Medis di Fasyankes

d.    Sosialisasi   dan   Diseminasi   terkait

Pelaksanaan Kabupaten Kota Sehat

(KKS)

 

 

10.000

 

 

 

 

5.000

 

 

 

 

1.700

 

 

2.000

 

 

20.000

 

 

 

 

5.000

 

 

 

 

2.000

 

 

4.000

 

 

30.000

 

 

 

 

8.000

 

 

 

 

2.200

 

 

5.000

 

 

40.000

 

 

 

 

10.000

 

 

 

 

2.400

 

 

6.000

 

 

50.000

 

 

 

 

15.000

 

 

 

 

2.600

 

 

7.000


 

 

 

 

 

No

 

 

Rencana Kegiatan

 

Target Volume (kegiatan/unit/orang/kab/kota)

 

2020

 

2021

 

2022

 

2023

 

2024

 

e.  Sosialisasi dan Diseminasi terkait Pengawasan Tempat Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)

f.     Sosialisasi   dan   Diseminasi   terkait

Pengawasan  Tempat  dan  Fasilitas

Umum (TFU)

20.000

 

 

20.000

3.000

 

 

3.000

4.000

 

 

4.000

5.000

 

 

5.000

5.000

 

 

5.000

 

3

 

Koordinasi (kegiatan)

 

a. Koordinasi    terkait    Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

 

b.  Koordinasi      terkait      Pengawasan

Sarana air Minum (SAM)

 

 

 

 

c. Koordinasi   terkait    Pengawasan Pengelolaan     Limbah Medis di Fasyankes

 

d.  Koordinasi      terkait      Pelaksanaan

Kabupaten Kota Sehat (KKS)

 

e. Koordinasi    terkait    Pengawasan Tempat Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)

 

f.   Koordinasi      terkait      Pengawasan

Tempat dan Fasilitas Umum (TFU)

 

 

36

 

 

 

 

46

 

 

 

 

5

 

 

36

 

 

 

 

46

 

 

 

 

6

 

 

 

 

4

 

 

10

 

 

 

 

6

 

 

36

 

 

 

 

46

 

 

 

 

35

 

 

 

 

8

 

 

3

 

 

 

 

14

 

 

36

 

 

 

 

46

 

 

 

 

35

 

 

 

 

8

 

 

4

 

 

 

 

12

 

 

36

 

 

 

 

 

46

 

 

 

 

35

 

 

 

 

8

 

 

4

 

 

 

 

10

 

4

 

Konferensi dan Event (kegiatan)

 

a. Konferensi   dan   Event   terkait Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

b.  Konferensi     dan     Event     terkait

Pengawasan    Sarana    air    Minum

(SAM)

c.   Konferensi     dan     Event     terkait

Pengawasan  Pengelolaan     Limbah

Medis di Fasyankes

d. Konferensi    dan    Event    terkait Pelaksanaan Kabupaten Kota Sehat (KKS)

e. Konferensi   dan    Event   terkait Pengawasan Tempat Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)

 

 

4

 

 

4

 

 

2

 

 

4

 

 

5

 

 

4

 

 

4

 

 

35

 

 

6

 

 

4

 

 

4

 

 

4

 

 

35

 

 

5

 

 

3

 

 

4

 

 

4

 

 

35

 

 

6

 

 

3

 

 

4

 

 

4

 

 

35

 

 

5

 

 

3


 

 

 

 

 

No

 

 

Rencana Kegiatan

 

Target Volume (kegiatan/unit/orang/kab/kota)

 

2020

 

2021

 

2022

 

2023

 

2024

 

f. Konferensi   dan   Event   terkait Pengawasan Tempat dan Fasilitas Umum (TFU)

8

8

10

10

10

 

5

 

Bantuan Peralatan/Sarana (unit)

 

a. Bantuan Peralatan/Sarana terkait Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

 

b. Bantuan  Peralatan/Sarana terkait Pengawasan  Sarana  air  Minum (SAM)

 

c. Bantuan Peralatan/Sarana terkait Pengawasan Pengelolaan   Limbah Medis di Fasyankes

 

d. Bantuan  Peralatan/Sarana terkait Pelaksanaan Kabupaten Kota Sehat (KKS)

 

e. Bantuan Peralatan/Sarana terkait Pengawasan Tempat Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)

 

f. Bantuan Peralatan/Sarana terkait Pengawasan Tempat dan Fasilitas Umum (TFU)

 

 

5.000

 

 

 

 

3.000

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

4

 

 

5.000

 

 

 

 

3.000

 

 

 

 

340

 

 

 

 

 

1

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

5.000

 

 

 

 

3.000

 

 

 

 

340

 

 

 

 

 

1

 

 

30

 

 

 

 

5

 

 

5.000

 

 

 

 

3.000

 

 

 

 

340

 

 

 

 

 

1

 

 

50

 

 

 

 

5

 

 

5.000

 

 

 

 

4.000

 

 

 

 

340

 

 

 

 

 

1

 

 

70

 

 

 

 

5

 

6

 

Fasilitasi   dan   Pembinaan   Pemerintah

Daerah (kabupaten/kota)

 

a.  Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah terkait Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

 

b.  Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah terkait Pengawasan Sarana air Minum (SAM)

 

 

 

 

c.   Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah         terkait         Pengawasan Pengelolaan     Limbah Medis di Fasyankes

 

 

 

 

514

 

 

 

 

514

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

 

514

 

 

 

 

514

 

 

 

 

 

 

350

 

 

 

 

514

 

 

 

 

514

 

 

 

 

 

 

350

 

 

 

 

514

 

 

 

 

514

 

 

 

 

 

 

350

 

 

 

 

514

 

 

 

 

514

 

 

 

 

 

 

350


 

 

 

 

 

No

 

 

Rencana Kegiatan

 

Target Volume (kegiatan/unit/orang/kab/kota)

 

2020

 

2021

 

2022

 

2023

 

2024

 

d.  Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah         terkait         Pelaksanaan Kabupaten Kota Sehat

 

e.  Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah terkait Pengawasan Tempat Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)

 

f.   Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah terkait Pengawasan Tempat dan Fasilitas Umum (TFU)

110

 

 

 

 

50

 

 

 

 

250

220

 

 

 

 

200

 

 

 

 

300

280

 

 

 

 

400

 

 

 

 

350

380

 

 

 

 

400

 

 

 

 

400

420

 

 

 

 

400

 

 

 

 

450


 

 

 

B.     Pendanaan Program Kegiatan Penyehatan Lingkungan Tahun 2020-2024

 

Sebagai input pencapaian indikator kinerja maka diperlukan pendanaan per output sebagaimana terinci dalam tabel 4 sebagai berikut

 

 

Tabel. 4 Pendanaan Kegiatan Penyehatan Lingkungan Tahun 2020-2024

 

 

 

No

 

 

Rencana Kegiatan

 

Alokasi Dana (juta rupiah)

 

2020

 

2021

 

2022

 

2023

 

2024

 

1

 

Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)

 

a.  NSPK    terkait    Pelaksanaan   Sanitasi   Total

Berbasis Masyarakat (STBM)

b.  NSPK terkait Pengawasan Sarana air Minum

(SAM)

c.   NSPK terkait Pengawasan Pengelolaan Limbah

Medis di Fasyankes

d.  NSPK  terkait  Pelaksanaan  Kabupaten  Kota

Sehat (KKS)

e.  NSPK  terkait  Pengawasan  Tempat  Tempat

Pengelolaan Pangan (TPP)

f.   NSPK terkait Pengawasan Tempat dan Fasilitas

Umum (TFU)

 

 

200

 

 

200

 

50

 

 

150

 

250

 

 

250

 

 

200

 

 

200

 

200

 

 

100

 

300

 

 

200

 

 

200

 

 

200

 

200

 

 

100

 

200

 

 

150

 

 

200

 

 

200

 

200

 

 

50

 

200

 

 

150

 

 

250

 

 

250

 

250

 

 

50

 

150

 

 

100

 

2

 

Sosialisasi dan Diseminasi (orang)

 

a.  Sosialisasi dan Diseminasi terkait Pelaksanaan

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

b.  Sosialisasi dan Diseminasi terkait Pengawasan

Sarana air Minum (SAM)

c.   Sosialisasi dan Diseminasi terkait Pengawasan

Pengelolaan Limbah Medis di Fasyankes

d.  Sosialisasi dan Diseminasi terkait Pelaksanaan

Kabupaten Kota Sehat (KKS)

e.  Sosialisasi dan Diseminasi terkait Pengawasan

Tempat Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)

f.   Sosialisasi dan Diseminasi terkait Pengawasan

Tempat dan Fasilitas Umum (TFU)

 

 

65.391

 

 

31.191

 

28.335

 

 

27.391

 

14.348

 

 

13.695

 

 

47.931

 

 

13.731

 

11.123

 

 

10.031

 

5.354

 

 

5.042

 

 

58.606

 

 

10.006

 

6.274

 

 

5.606

 

3.353

 

 

4.301

 

 

62.267

 

 

13.667

 

10.603

 

 

10.267

 

5.309

 

 

7.135

 

 

70.275

 

 

13.575

 

10.545

 

 

10.275

 

4.388

 

 

6.639

 

3

 

Koordinasi (kegiatan)

 

a.  Koordinasi terkait Pelaksanaan Sanitasi Total

Berbasis Masyarakat (STBM)

b.  Koordinasi   terkait   Pengawasan   Sarana   air

Minum (SAM)

c.   Koordinasi  terkait  Pengawasan  Pengelolaan

Limbah Medis di Fasyankes

d.  Koordinasi   terkait   Pelaksanaan   Kabupaten

Kota Sehat (KKS)

 

 

4.600

 

 

4.600

 

3.680

 

 

4.600

 

 

4.600

 

2.100

 

 

226

 

 

4.600

 

 

4.600

 

2.940

 

 

1.000

 

 

5.600

 

 

5.600

 

4.116

 

 

2.000

 

 

5.600

 

 

5.600

 

5.762

 

 

5.000


 

 

 

 

 

No

 

 

Rencana Kegiatan

 

Alokasi Dana (juta rupiah)

 

2020

 

2021

 

2022

 

2023

 

2024

 

e.  Koordinasi     terkait     Pengawasan     Tempat

Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)

f.   Koordinasi  terkait  Pengawasan  Tempat  dan

Fasilitas Umum (TFU)

 

1.195

 

 

564

900

 

 

2.000

1.175

 

 

3.000

1.375

 

 

4.000

 

4

 

Konferensi dan Event (kegiatan)

 

a.  Konferensi  dan   Event   terkait   Pelaksanaan

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

b.  Konferensi  dan   Event   terkait   Pengawasan

Sarana air Minum (SAM)

c.   Konferensi  dan   Event   terkait   Pengawasan

Pengelolaan Limbah Medis di Fasyankes

d.  Konferensi  dan   Event   terkait   Pelaksanaan

Kabupaten Kota Sehat (KKS)

e.  Konferensi  dan   Event   terkait   Pengawasan

Tempat Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)

f.   Konferensi  dan   Event   terkait   Pengawasan

Tempat dan Fasilitas Umum (TFU)

 

 

10.000

 

 

10.000

 

2.800

 

 

10.000

 

 

10.000

 

18.500

 

 

2.425

 

2.576

 

 

949

 

 

10.000

 

 

10.000

 

25.500

 

 

4.000

 

1.900

 

 

2.000

 

 

10.000

 

 

10.000

 

35.300

 

 

5.000

 

1.975

 

 

3.000

 

 

10.000

 

 

10.000

 

49.020

 

 

5.000

 

2.050

 

 

4.000

 

5

 

Bantuan Peralatan/Sarana (unit)

 

a.  Bantuan Peralatan/Sarana terkait Pelaksanaan

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

b.  Bantuan Peralatan/Sarana terkait Pengawasan

Sarana air Minum (SAM)

c.   Bantuan Peralatan/Sarana terkait Pengawasan

Pengelolaan Limbah Medis di Fasyankes

d.  Bantuan Peralatan/Sarana terkait Pelaksanaan

Kabupaten Kota Sehat (KKS)

e.  Bantuan Peralatan/Sarana terkait Pengawasan

Tempat Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)

f.   Bantuan Peralatan/Sarana terkait Pengawasan

Tempat dan Fasilitas Umum (TFU)

 

 

25.000

 

 

15.000

 

2.960

 

 

 

 

644

 

 

4.000

 

 

25.000

 

 

15.000

 

24.500

 

 

4.000

 

858

 

 

25.000

 

 

25.000

 

 

15.000

 

34.300

 

 

4.000

 

3.000

 

 

25.000

 

 

25.000

 

 

15.000

 

48.020

 

 

4.000

 

3.200

 

 

25.000

 

 

25.000

 

 

20.000

 

67.228

 

 

4.000

 

3.400

 

 

25.000

 

6

 

Fasilitasi   dan   Pembinaan   Pemerintah   Daerah

(kabupaten/kota)

 

a.  Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah terkait Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

b.  Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah

terkait Pengawasan Sarana air Minum (SAM)

c.   Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah terkait Pengawasan Pengelolaan    Limbah Medis di Fasyankes

d.  Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah terkait Pelaksanaan Kabupaten Kota Sehat

 

 

 

 

38.000

 

 

38.000

 

 

26.700

 

 

500

 

 

 

 

38.000

 

 

38.000

 

 

17.500

 

 

34.000

 

 

 

 

54.000

 

 

54.000

 

 

24.500

 

 

34.000

 

 

 

 

54.000

 

 

54.000

 

 

34.300

 

 

34.000

 

 

 

 

63.000

 

 

63.000

 

 

48.020

 

 

34.000


 

 

 

 

 

No

 

 

Rencana Kegiatan

 

Alokasi Dana (juta rupiah)

 

2020

 

2021

 

2022

 

2023

 

2024

 

e.  Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah terkait Pengawasan Tempat Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)

f.   Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah terkait Pengawasan Tempat dan Fasilitas Umum (TFU)

500

 

 

500

899

 

 

50.000

7.800

 

 

50.000

8.700

 

 

60.000

9.600

 

 

60.000

 

7

 

Dukungan Manajemen Internal (layanan)

 

1.500

 

4.000

 

4.000

 

5.000

 

6.000

 

 

TOTAL (berdasarkan KPJM)

 

376.231

 

428.904

 

493.236

 

567.234

 

652.302


 

 

 

Bab V

 

Pemantauan, Penilaian, dan Pelaporan

 

 

 

a.    Mekanisme dan Jadwal Pemantauan

 

 

Mekanisme pemantauan dilakukan melalui pelaporan secara elektronik. Laporan secara elektronik telah digunakan pada Indikator desa/kelurahan yang melaksanakan STBM , TPP yang memenuhi syarat kesehatan dan Pengelolaan Limbah Medis di Fasyankes. Pelaporan dimulai dari laporan puskesmas melalui  dan dilakukan verifikasi oleh kab/kota sebagai mana bagan dibawah

 

PUSAT

 

Memberikan umpan balik data laporan ke provinsi

 

 
ini:

 

 

Memverikasi laporan puskesmas & mengentrykan pada E-monev (www.kesling.kesmas.kemkes.go.id)

 

 

Memverikasi laporan puskesmas &

mengentrykan pada E-monev

(www.kesling.kesmas.kemkes.go.id)

 

 

 

 

 

 

mengentrykan pada E- monev (www.kesling.kesmas.ke mkes.go.id)

 

 

 

b.   Penilaian dan Definisi Operasional masing-masing indikator sebagai berikut :

 

Masing-masing indikator dinilai berdasarkan definisi operasional dan cara penilaian sebagai berikut:

 

Tabel 5. Penilaian dan Definisi Operasional Indikator

 

 

No

 

Indikator

 

Definisi Operasional

 

Cara Penilaian

1

Jumlah

Kabupaten/Kota

Sehat (KKS)

Kabupaten/Kota yang melaksanakan  4 tatanan yaitu pemukiman, sarana dan prasarana  umum,  masyarakat  sehat

yang mandiri dan  ketahanan pangan,

kawasan   pendidikan   dan   kawasan pasar , memiliki SK Tim Pembina, Memiliki SK forum dan rencana kerja dan mempunyai laporan hasil verifikasi oleh tim pembina tingkat provinsi.

Jumlah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi  kriteria penyelenggaraan  Kabupaten/Kota

Sehat.

Contoh Perhitungan :

Dalam  satu  tahun  (1  Januari s/d  31

Desember pada tahun yang sama) terdapat 100 Kabupaten Kota yang telah memenuhi kriteria berdasarkan


 

 

 

 

No

 

Indikator

 

Definisi Operasional

 

Cara Penilaian

 

 

 

laporan yang disampaikan melalui aplikasi, maka capaian program Kabupaten Kota yang menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat pada tahun tersebut sebanyak

100 Kabupaten/Kota.

2

Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)

Desa/kelurahan yang seluruh penduduknya tidak  lagi  melakukan  praktek  buang  air besar sembarangan dibuktikan melalui proses verifikasi.

Verifikasi adalah kegiatan untuk memastikan perubahan perilaku di masyarakat dalam  menerapkan pilar-pilar STBM.

Kriteria Desa/Kelurahan SBS (Stop Buang Air

Besar Sembarangan) adalah:

1)  Semua masyarakat telah Buang Air Besar hanya di jamban yang aman dan layak dan

membuang tinja/kotoran bayi hanya ke jamban yang aman dan layak.

2) Tidak    terlihat   tinja    manusia   di lingkungan sekitar.

3)  Ada   mekanisme   pemantauan   umum yang dibuat masyarakat untuk mencapai

100% KK mempunyai jamban layak dan aman.

Jumlah desa/kelurahan yang sudah terverifikasi SBS dibagi jumlah seluruh desa/kelurahan dikali 100%

 

Jumlah desa/kelurahan di Indonesia :

80.930

3

 

Persentase  Sarana Air    Minum    yang Diawasi/Diperiksa Kualitas              Air Minumnya    sesuai Standar

Sarana air minum yang dilakukan tinjauan

dokumen RPAM (Rencana Pengamanan Air Minum), inspeksi kesehatan lingkungan dan diperiksa kualitas air minumnya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Total sarana air minum yang masuk cakupan pengawasan adalah 81.921 sarana, dengan rincian sebagai berikut :

 

1.  PDAM Pemerintah : 411 PDAM (sumber

: data perpamsi)

2.  PDAM swasta : 17 PDAM

3.  KPSPAM Pamsimas : 24.833 sarana

(sumber : data KPSPAM Pamsimas)

4.  KPSPAM Non Pamsimas : 6.898 sarana

5.  Depot air minum : 49.713 Depot

(sumber : emonev HSP)

6.  KKP (kantor Kesehatan Pelabuhan) : 49

Jumlah    sarana    air    minum    yang

diawasi/diperiksa kualitas air minumnya dalam satu tahun dibagi dengan jumlah sarana air minum di kali

100%.


 

 

 

 

No

 

Indikator

 

Definisi Operasional

 

Cara Penilaian

4

 

Jumlah Fasyankes yang Memiliki Pengelolaan

Limbah Medis sesuai Standar

a) Fasyankes     (rumah     sakit     dan

 

Puskesmas) yang telah melakukan pemilahan, pewadahan, pengangkutan yang memenuhi syarat, penyimpanan sementara B3 di   tempat penyimpanan sementara B3 (TPSB3) yang berizin serta telah melakukan pengolahan secara mandiri sesuai persyaratan atau berizin dan atau bekerjasama dengan jasa pengolah limbah B3 yang berizin.

b) Standar      Prosedur      pelaksanan pengelolaan limbah medis yang dilaksanakan sesuai standar mengacu ke peraturan dan perundangan yang berlaku.

Jumlah  kumulatif  Fasyankes  (RS

 

dan Puskesmas) yang telah melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar.

Jumlah RS di Indonesia: 2.900

 

Jumlah Puskesmas : 9.993

Jumlah Fasyankes: 12.893


 

 

 

 

No

 

Indikator

 

Definisi Operasional

 

Cara Penilaian

5

 

Persentase   Tempat dan  Fasilitas  umum (TFU)                yang Dilakukan Pengawasan  sesuai Standar

a.  Tempat  dan  fasilitas  umum  (TFU)

 

yang dilakukan pengawasan sesuai standar adalah Tempat dan Fasilitas Umum (pasar, puskesmas, sekolah) yang dilakukan pengawasan oleh kabupaten/kota dengan cara melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan minimal 1 kali dalam kurun waktu setahun.

b. Tempat dan fasilitas umum (TFU) adalah lokasi, sarana, dan prasarana antara lain: fasilitas kesehatan; fasilitas pendidikan; tempat ibadah; hotel; rumah makan dan usaha lain yang  sejenis; sarana olahraga;sarana transportasi darat, laut, udara, dan kereta api; stasiun dan terminal; pasar dan pusat perbelanjaan;pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara; dan tempat dan fasilitas umum lainnya.

c.  TFU  yang dimaksud dalam  hal ini prioritas terdiri sekolah (SD/MI dan SMP/MTs), puskesmas dan pasar yang terdaftar di Kemendikbud, Kementerian Perdagangan dan Pusdatin Kemenkes, Kementerian Agama.

d. Pengawasan sesuai standar yang dimaksud adalah kunjungan untuk mengetahui faktor risiko kesehatan lingkungan dengan      inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) melalui pengamatan fisik media lingkungan

Jumlah TFU yang dilaporkan hasil

 

pengawasannya   oleh    Kab/Kota berdasarkan   inspeksi   kesehatan

lingkungan  minimal  1  kali  dalam setahun dibagi jumlah TFU dikali

100 %.

 

a.     Jumlah Sekolah (SD/MI dan

 

SMP/MTs) : 230.729

 

b.    Jumlah Puskesmas: 10.060 c.    Jumlah Pasar : 1.578


 

 

 

 

No

 

Indikator

 

Definisi Operasional

 

Cara Penilaian

 

 

dengan   menggunakan   instrumen

 

IKL, pengukuran media lingkungan dan analisis risiko kesehatan lingkungan serta rekomendasi perbaikan.

e. Sekolah  yang  dimaksud  adalah sekolah  yang  dimiliki  oleh pemerintah dan swasta yang terdiri dari SD dan SMP / sederajat yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama.

f.   Puskesmas yang dimaksud adalah yang berada di wilayah kerjanya.

g.  Pasar adalah pasar rakyat yang telah dilakukan revitalisasi dan terdaftar di Kementerian Perdagangan

 

6

 

Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang Memenuhi Syarat sesuai Standar

a)    TPP     yang     memenuhi    syarat

 

kesehatan adalah TPP yang dilaksanakan pengawasan melalui inspeksi kesehatan lingkungan dan memenuhi syarat sesuai standar

 

b)    TPP:rumah makan/restoran/jasaboga/sentra pangan jajanan, depot air minum

 

Standar posedur                  : Permenkes,    Pedoman,    Juknis, Modul

Jumlah TPP yang memenuhi syarat

 

kesehatan berdasarkan hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan sesuai standar dalam kurun waktu

1 tahun dibanding jumlah TPP dikali

 

100%.

 

Jumlah TPP yang terdaftar di Kab/kota berdasarkan E Monev TPM 143.950


 

 

 

 

No

 

Indikator

 

Definisi Operasional

 

Cara Penilaian

 

 

Standar sarana/fasilitas       :

 

Permenkes,    Pedoman,    Juknis, Modul

Standar tenaga                    : Sanitasian Puskesmas